Pangkalan AS di Darwin Tak Terkait Papua

TNI menilai, rencana Amerika Serikat (AS) menempatkan 1.500 marinir di Darwin, Australia, tidak terkait perkembangan ekskalasi di Papua dan kepentingan AS untuk melindungi perusahaan tambang asal AS, PT Freeport Indonesia.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengemukakan hal itu, Senin (21/11/2011), seusai penutupan Lomba Menembak Piala Panglima TNI 2011 di Jakarta.

Menurut Agus, berdasarkan keterangan yang diperolehnya selama mengikuti KTT ASEAN serta penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden AS Barack Obama, dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard, pengadaan pangkalan marinir tersebut tidak terkait kondisi keamanan di Papua. "Tidak ada keinginan untuk mengontrol Freeport," ujar Agus.

Agus menjelaskan, penempatan pasukan AS di Darwin, pertama, dalam upaya memberi tempat bagi pasukan AS yang ditarik dari beberapa negara, seperti Timur Tengah dan Asia. Kedua, untuk membatu negara-negara ASEAN dalam penanggulangan bencana alam, yaitu untuk respons cepat dalam pemulihan bencana. Walaupun demikian, Agus menyatakan, pihaknya tetap mengevaluasi dan mencermati penempatan pasukan tersebut.

Program penempatan marinir tersebut baru akan dimulai pada pertengahan 2012 dan operasional pada akhir 2017. Keberadaan pangkalan militer ini juga tidak memengaruhi cetak biru pertahanan Indonesia. Selain berdasarkan ancaman, cetak biru dibuat berdasarkan kapabilitas. "Kita lihat juga kemampuan keuangan negara," kata Agus.

Agus juga mengemukakan, tidak ada rencana pengembangan divisi Kostrad di Papua dalam waktu dekat. Akan tetapi, TNI merencanakan pembentukan Marinir di Sorong pada 2015, meski tidak terkait kondisi keamanan di Papua akhir-akhir ini. "Ini terkait pengamanan alur laut kepulauan," ungkapnya.

sumber : kompas

Panglima TNI: Hak Pilih Belum Waktunya

Terkait wacana pemberian hak pilih anggota TNI dalam pembahasan RUU Pemilu, TNI menilai, masyarakat dan anggota TNI belum siap.

Hal ini disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Senin (21/11/2011), seusai menutup Lomba Menembak Piala Panglima TNI. Menurut Agus, ada dua sisi yang harus dicermati. Pertama, terkait kesiapan TNI. Kedua, terkait kesiapan masyarakat.

"Bagaimana kesiapan masyarakat saat TNI bisa menggunakan hak pilih," kata Agus. Ia menyatakan, penggunaan hak pilih itu justru dikhawatirkan memecah soliditas TNI. Dari sisi masyarakat, jangan sampai hak ini disikapi masyarakat dengan menarik-narik TNI dalam perpolitikan.

Masalahnya, sampai saat ini TNI menilai, baik masyarakat, maupun institusi TNI, belum siap jika hak memilih itu diberikan kepada anggota TNI.

Dari sisi masyarakat, TNI juga menilai masyarakat masih belum dewasa dalam berpolitik. Hal ini terlihat jelas dalam dinamika pilkada di berbagai wilayah.

"Masyarakat akan menarik-narik TNI ke dalam sistemnya. Dalam konteks keamanan yang dibebankan kepada TNI, akan sulit menjaga netralitas," kata Agus.

Merujuk pada ketidaksiapan di kedua belah pihak ini, TNI mengambil kesimpulan belum saatnya hak pilih diberikan kepada TNI. Pasalnya, penggunaan hak pilih ini malah bisa merugikan kesatuan dan persatuan bangsa; bisa menimbulkan perpecahan; serta mengganggu situasi.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa jika DPR atau pemerintah memutuskan TNI diberikan hak pilih, maka tentu TNI akan mengikutinya. Akan tetapi, hasil evaluasi secara internal TNI menunjukkan, belum waktunya hak pilih itu diberikan.

sumber : kompas